SportlinkNews - Kabar miring mengenai krisis finansial yang melanda PSBS Biak kini tengah menjadi sorotan utama dalam kancah sepak bola nasional. Masalah tunggakan hak pemain selama tiga bulan terakhir telah memaksa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk meninjau kembali fungsi National Dispute Resolution Chamber (NDRC).
Kondisi ekonomi internal tim yang tidak stabil memicu protes dari para penggawa klub berjuluk Badai Pasifik tersebut. Sejumlah pemain secara terbuka mulai menyuarakan kegelisahan mereka melalui platform media sosial agar publik mengetahui situasi yang sebenarnya.
Sebelum PSSI bersikap, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) bersama operator I.League telah memberikan pernyataan resmi mereka. Kini, otoritas tertinggi sepak bola Indonesia ikut turun tangan guna mencari solusi konkret atas sengketa kontrak yang terjadi.
Baca Juga: Mantan Kiper Arsenal dan Juventus Ini Meninggal Tragis di Austria
Erick Thohir menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah menyiapkan perangkat hukum untuk mengantisipasi konflik antara pemain dan manajemen. Keberadaan National Dispute Resolution Chamber menjadi instrumen utama yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini secara adil.
"Sebenarnya kalau isu di persepakbolaan, itu Liga sudah punya mekanismenya ya. PSSI sudah mempunyai payung hukumnya NDRC. Itu pertama di Asia, di mana untuk perlindungan pemain," kata Erick.
Selain perlindungan hukum, pengawasan terhadap standar profesionalisme klub juga dilakukan melalui skema lisensi klub yang ketat. Mekanisme kontrol ini bertujuan untuk memastikan setiap tim memiliki kemampuan finansial yang cukup sebelum berkompetisi di liga tertinggi.
Baca Juga: Persebaya Bidik Kemenangan di Derby Suramadu, Bernardo Tavares Minta Pemainnya Fokus dan Disiplin
"Tapi mekanisme Liga bagaimana mengontrol klub-klubnya itu ada yang namanya Club Licensing. Dan sepengetahuan saya, ada mekanisme Liga yang mengunci pendapatan. Karena dulu Liga memberikan pendapatan kepada masing-masing klub itu hanya kalau tidak salah 5 miliaran, di tahun ini sudah sampai naik ke 17 miliaran," pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu menjelaskan.
Langkah selanjutnya dari PSSI adalah melakukan investigasi mendalam terhadap manajemen PSBS Biak untuk mencari akar permasalahan. Federasi tidak ingin kasus ini berlarut-larut dan merusak citra kompetisi yang sedang berusaha dibangun menjadi lebih profesional.
"Kita tunggu saja karena ini baru diangkat beberapa hari terakhir. Yang pasti, dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan dengan owner PSBS Biak," ucapnya.
Baca Juga: Alex Marquez Tetap Terlibat Pengembangan Motor Ducati Terbarunya Meski Pindah ke KTM
Eksistensi NDRC sebagai badan arbitrase resmi di bawah PSSI memiliki legalitas yang telah diakui secara internasional oleh FIFA. Lembaga independen ini memiliki wewenang penuh untuk memutus perkara perselisihan kontrak yang terjadi di ekosistem sepak bola tanah air.
Tugas utama dari badan ini mencakup penanganan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak hingga sengketa dalam proses transfer pemain. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, terutama atlet yang menggantungkan hidupnya dari lapangan hijau.