POPNAS 2025: Manager Meeting Mentok, Cabor Tinju Dibatalkan Sepihak

Ketua Pengprov Pertina Sumatera Utara Sabam Manalu tak kalah herannya. Menurut dia, perbedaan pendapat dalam negara demokrasi, sah-sah saja.

‘’Apalagi aspirasi kita masih dalam koridor technical meeting. Dan itu dibenarkan di negara manapun. Apalagi Indonesia  sebagai negara demokrasi. Jika ada Keputusan, dan itu putusan Bersama wajib dijalankan oleh semua pihak,” jelas Sabam.

Tapi kenyataanya, lanjut Sabam  ‘’Hari ini baru ada kejadian bahwa hasil technical meeting diboikot sendiri oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Dibuang Manchester United, Marcus Rashford Disambut Meriah Penggemar Barcelona

‘’Pemerintah dalam hal ini penyelenggara POPNAS sudah melakukan insubkoordinasi dan ketentuan. Apalagi sampai Kemenpora dan BAPOKSI menekan Dispora Provinsi. Tidak boleh pemerintah mengintervensi olahraga,” timpal Sri Syahril, Sekretaris Pengprov Pertina Sulsel.

Galang Purboyo, salah satu pecinta tinju menyebut pembatalan pertandingan oleh penyelenggara POPNAS adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

‘’Akibat pembatalan sepihak ini menimbulkan kerugian formil dan materil kepada atlet, pelatih, official dan seluruh yang berkepentingan,’’ ungkap Galang.

BAPOPSI menurut dia wajib bertanggungjawab. Termasuk kata dia, hak-hak atlet dan official diabaikan.

Baca Juga: PSSI Fokus Total untuk SEA Games; Bantah Keras Rumor Pelatih STY dan Ajak Semua Pihak Move On

‘’Dalam AD/ART BAPOPSI disebutkan setiap menyelanggarakan pelaksanaan kegiatan olahraga wajib menggunakan perangkat pertandingan resmi. Jika tinju, tentu saja legal standingnya Adalah aturan PERTINA,’’ katanya.

Insan tinju di Indonesia menduga dalang pembatalan ini adalah Surono, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Surono diduga hendak memaksakan keinginannya melibatkan wasit-hakim dari organisasi lain yang tidak berlisensi PERTINA.

Baca Juga: Arda Guler Cetak 75 Penampilan, Real Madrid Kirim Bonus ke Fenerbahce

‘’Diduga dia mengintruksikan jajaran di bawahnya termasuk BAPOPSI untuk tidak melaksanakan pertandingan tinju karena peserta POPNAS menolak keterlibatan wasit-hakim yang tidak berkompeten,” ungkapnya.

Di sisi lain insan tinju tanah air juga mendesak KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa penggunaan anggaran di Deputi 3, khususnya penggunaan anggaran Seleknas Kejuaraan Tinju Piala Menpora di Hall Basketball GBK Senayan, Jakarta, 21-26 Juli 2025.