KOI Bangun Komunikasi Lintas Sektor Demi Sinkronisasi Pembiayaan Olahraga Menuju Olimpiade 2028

SportlinkNews - Komite Olimpiade Indonesia mulai membangun komunikasi lintas sektoral guna mendorong sinkronisasi kebijakan pembiayaan olahraga nasional jelang padatnya agenda internasional menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menilai kebutuhan olahraga prestasi tidak bisa hanya dipandang dari program pertandingan semata.

Menurutnya, pembinaan olahraga juga harus terhubung dengan arah kebijakan fiskal serta dukungan lintas kementerian.

Baca Juga: Tumbangkan Unggulan Ketujuh, Isyana/Rinjani Curi Perhatian di Thailand Open

Karena itu, NOC Indonesia mulai membuka jalur komunikasi dengan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, guna membahas pola pembiayaan olahraga yang dinilai perlu disesuaikan dengan tuntutan pembinaan modern dan target prestasi internasional.

"Kami melihat regulator memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembiayaan anggaran. Karena itu kami sudah berkomunikasi dengan cabang olahraga dan sepakat untuk melakukan dialog langsung dengan Menteri Keuangan," ujar Okto.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman antara kebutuhan cabang olahraga dengan kebijakan anggaran negara.

Baca Juga: Ducati Umumkan Tidak Ada Pembalap Pengganti Marc Marquez di GP Catalunya

NOC Indonesia bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan pada awal pekan ini untuk mengajukan audiensi terkait pembiayaan olahraga nasional.

Okto mengatakan pembahasan tersebut penting karena sebagian besar kebutuhan pembinaan atlet saat ini masih bergantung pada dukungan anggaran pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sementara di sisi lain, tuntutan prestasi internasional semakin tinggi dan membutuhkan sistem pendanaan yang lebih terukur serta berkelanjutan.

Baca Juga: Comeback Daniel Berbuah Kemenangan Telak di Babak Pertama Thailand Open 2026

Ia menilai kebutuhan utama atlet tidak hanya berkaitan dengan latihan di dalam negeri, tetapi juga program pemusatan latihan dan uji tanding internasional agar atlet Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

"Kebutuhan utama atlet adalah latihan yang berkualitas. Tidak cukup hanya di dalam negeri, tetapi juga harus diiringi training camp dan pertandingan internasional supaya kita tidak tertinggal dari negara lain," tukasnya kemudian.

Dorongan sinkronisasi kebijakan itu muncul di tengah semakin padatnya agenda multievent internasional yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: Mental Bangkit, Kurniawan Optimistis Garuda Muda Bisa Kejutkan Jepang

Mulai dari Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Youth Olympic Games Dakar 2026, Asian Indoor and Martial Arts Games Riyadh 2026, SEA Games 2027, hingga persiapan Olimpiade Los Angeles 2028.

Di sisi lain, jumlah anggota NOC Indonesia juga terus bertambah setelah dua cabang olahraga baru resmi bergabung dalam Rapat Anggota 2026.

Saat ini total terdapat 74 cabang olahraga yang berada di bawah naungan NOC Indonesia dan berpeluang mewakili Tim Indonesia di berbagai multievent internasional.

Baca Juga: Indonesia Short Course Emerging Series Jadi Ajang Pembinaan Atlet Akuatik Masa Depan

Menurut Okto, situasi tersebut membuat kebutuhan pembinaan dan dukungan anggaran olahraga nasional menjadi semakin kompleks. Karena itu, ia menilai pembangunan olahraga tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu institusi saja.

"Banyak kegiatan yang membutuhkan komitmen bersama. Ini bukan tanggung jawab satu pihak, tetapi kolaborasi seluruh stakeholder olahraga nasional," tuturnya.

Okto juga menilai perhatian besar Presiden RI Prabowo Subianto terhadap olahraga nasional harus diikuti sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar target peningkatan prestasi Indonesia di level dunia dapat berjalan lebih optimal.

Baca Juga: Evaluasi Thomas-Uber Cup Ubah Fokus Pembinaan PBSI

"Prestasi olahraga tidak dibangun secara instan. Semua harus melalui proses panjang yang membutuhkan konsistensi program, dukungan pembiayaan, dan keselarasan kebijakan antar pemangku kepentingan yang tepat," tambahnya.