Namun begitu, daerah masih butuh dukungan pemerintah daerahnya untuk membina atlet masa depan Indonesia.
“Tidak satupun atlet yang bukan dari atlet daerah, semua bermula dari akar rumput di daerah,” terang Ketum KONI Pusat.
Mantan atlet binaraga Indonesia asal Kalimantan Timur, Hendra Radinal Ary juga menyampaikan komentarnya.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Piala Dunia Antarklub: Al Hilal Tumbangkan Manchester City
“Intinya Permenpora Nomor 14/2024 ini keberadaannya kurang jelas karena mengganggu tatanan olahraga di Indonesia. Semua kewenangan pembinaan yang ada di KONI, ini diamputasi, bukan hanya KONI Pusat, tapi KONI Provinsi hingga KONI Kabupaten/Kota,” terangnya mewakili KONI Kota Samarinda.
“Permenpora ini salah, sesuatu yang salah, yang diada-adakan,” tegasnya melanjutkan.
Marciano Norman mendengarkan aspirasi dan keluhan para KONI daerah. KONI Pusat dikatakan telah komunikasi dengan berbagai pihak terkait mencari solusi terbaik.
Baca Juga: 4 Cara Membentuk Tubuh Ramping di Rumah Tanpa Biaya
“KONI Pusat sudah konsultasi dengan Wamendagri Bima Arya dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, bahwa pengaturan keuangan daerah adalah wewenang Kepala Daerah,” jelas Marciano.
Dengan kata lain, Permenpora tidak berlaku bila Kepala Daerah memiliki kebijakan tentang hibah dana pembinaan olahraga ke KONI.
Oleh karenanya, hubungan baik dengan Kepala Daerah harus dijalin oleh KONI.
“Ke depan, pimpinan KONI Kabupaten/Kota perlu menyesuaikan dengan harapan Kepala Daerah,” Marciano menyampaikan arahan.
Baca Juga: Prediksi Real Madrid Vs Juventus: Final Liga Champions 2017 Terulang di Piala Dunia Antarklub
Di samping itu, legislatif juga perlu dilibatkan untuk kemajuan olahraga daerah. “Semua KONI Kabupaten/Kota konsultasi dengan DPRD,” tambahnya.
“Saya ingin ketika kita berkumpul dalam komunitas olahraga seperti ini, tolong satukan pemikiran untuk mengatar atlet meraih prestasi,” lanjut Marciano.
Ketum KONI Pusat juga menerangkan langkah yang sudah dilakukan KONI Pusat pasca terbitnya Permenpora Nomor 14 Tahun 2024.